Pengantar
Kesultanan Bima merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia, yang berlokasi di bagian timur Pulau Sumbawa. Kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-17, tepatnya sekitar tahun 1620–1640 M, ketika raja terakhir Kerajaan Bima pra-Islam, La Kai (atau Ma Bata Wadu), memeluk agama Islam dan bergelar Sultan Abdul Kahir sebagai sultan pertama. Proses Islamisasi ini dipengaruhi oleh Kesultanan Gowa-Tallo dari Makassar, yang mengirimkan mubalig untuk menyebarkan Islam di wilayah timur Indonesia.
Corak agama Kesultanan Bima adalah Islam Sunni dengan pengaruh kuat dari tradisi Sufi dan adat lokal (Dou Mbojo). Islam tidak menghapus sepenuhnya budaya pra-Islam, melainkan berakulturasi, sehingga muncul sinkretisme antara syariat Islam dan nilai-nilai adat seperti rimpu (kerudung khas perempuan Bima) serta upacara adat yang tetap dipertahankan hingga kini.

sultansinindonesieblog.wordpress.com
Pulau Sumbawa | Kesultanan dan Kerajaan di Indonesia
Peta Pulau Sumbawa menunjukkan lokasi Kesultanan Bima di bagian timur pulau, berbatasan dengan Dompu dan Sanggar.
Sumber Dalam dan Luar
Sumber sejarah utama Kesultanan Bima berasal dari naskah lokal dan catatan kolonial.
Sumber Dalam:
- Bo Sangaji Kai: Kronik utama kerajaan, ditulis dalam aksara Mbojo (aksara lokal Bima) dan kemudian dialihbahasakan ke Latin pada abad ke-19. Naskah ini memuat sejarah dari masa pra-Islam hingga masa kesultanan, termasuk silsilah raja, hukum adat, dan peristiwa penting.
- Hikayat-hikayat lisan dan naskah kecil seperti Bo Sara Hukum.
Sumber Luar:
- Catatan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) Belanda, yang mendokumentasikan hubungan diplomatik dan perjanjian dengan Bima sejak abad ke-17.
- Laporan mubalig dari Gowa dan catatan Portugis awal tentang perdagangan di Sumbawa.
Tidak banyak prasasti batu ditemukan, karena tradisi penulisan Bima lebih mengandalkan naskah daun lontar dan kertas.
| Jenis Sumber | Nama Sumber | Isi Utama | Periode |
|---|---|---|---|
| Dalam | Bo Sangaji Kai | Sejarah lengkap, silsilah, hukum | Abad 17–19 |
| Dalam | Bo Sara Hukum | Kodifikasi hukum adat-Islam | Masa Sultan Abdul Hamid |
| Luar | Arsip VOC | Perjanjian dan diplomasi | Abad 17–18 |
| Luar | Catatan Gowa | Islamisasi Bima | Abad 17 |
Awal Berdiri
Awal berdiri Kesultanan Bima ditandai dengan masuknya Islam pada tahun 1620 M, ketika Raja La Kai menerima utusan dari Kesultanan Gowa. Menurut Bo Sangaji Kai, La Kai setuju memeluk Islam setelah melihat mimpi dan pengaruh dagang dari Makassar. Pada 5 Juli 1640, ia dinobatkan sebagai Sultan Abdul Kahir Sirajuddin, menandai transformasi dari kerajaan Hindu-Buddha/adat menjadi kesultanan Islam. Peristiwa ini didukung oleh aliansi politik dengan Gowa untuk melawan pengaruh Belanda.
Bukti-Bukti
Bukti arkeologis dan dokumenter mendukung eksistensi kesultanan ini. Istana Asi Mbojo (sekarang Museum Asi Mbojo) adalah bukti fisik utama, dibangun pada masa Sultan Ibrahim. Makam sultan-sultan di kompleks pemakaman kerajaan juga menjadi saksi bisu. Naskah Bo Sangaji Kai menjadi bukti tekstual paling otentik.
| Bukti | Deskripsi | Lokasi/Tahun |
|---|---|---|
| Istana Asi Mbojo | Bangunan kayu bergaya kolonial-adat | Bima, abad 19 |
| Makam Sultan | Kompleks pemakaman sultan | Bima |
| Mahkota Kerajaan | Terbuat dari emas dan berlian | Museum Asi Mbojo |
| Naskah Bo | Koleksi lontar | Museum dan arsip |
Website Resmi Dinas Pariwisata
Istana Asi Mbojo, peninggalan utama Kesultanan Bima yang kini menjadi museum.
Kronik
Kronik utama adalah Bo Sangaji Kai, yang mencatat peristiwa secara kronologis dari masa Ncuhi (kepala suku pra-kerajaan) hingga sultan terakhir. Kronik ini juga memuat penaklukan wilayah timur seperti Manggarai dan Sumba pada masa awal.
| Periode | Peristiwa Utama |
|---|---|
| Pra-Islam | Dipimpin raja seperti Indra Zamrud hingga La Kai |
| 1620–1640 | Islamisasi dan pendirian kesultanan |
| Abad 18 | Puncak kejayaan maritim |
| Abad 20 | Integrasi ke Indonesia |
Tokoh-Tokoh Terkenal
Beberapa tokoh terkenal:
- Sultan Abdul Kahir (pendiri).
- Sultan Sirajuddin (pembangun armada laut).
- Tureli Nggampo (perdana menteri legendaris).
| Tokoh | Gelar/Jabatan | Kontribusi |
|---|---|---|
| La Kai | Raja pra-Islam | Memeluk Islam, pendiri kesultanan |
| Abdul Kahir | Sultan I | Menegakkan syariat Islam |
| Abdul Khair Sirajuddin | Sultan II | Memperluas wilayah dan armada |
| Muhammad Salahuddin | Sultan terakhir | Modernisasi dan integrasi ke RI |
Lokasi
Kesultanan Bima berpusat di Kota Bima, bagian timur Pulau Sumbawa, NTB. Wilayahnya meliputi Bima, Dompu bagian, dan pengaruh hingga Manggarai (Flores). Lokasi strategis di jalur perdagangan membuatnya menjadi pusat maritim.

sultansinindonesieblog.wordpress.com
Pulau Sumbawa | Kesultanan dan Kerajaan di Indonesia
Daftar Raja
Berikut daftar sultan dari awal hingga akhir (berdasarkan kompilasi dari Bo Sangaji Kai dan sumber lain; ada variasi kecil antar sumber).
| No | Nama Sultan | Masa Jabatan | Penjelasan Singkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Kahir (La Kai) | 1620–1640 | Pendiri, memeluk Islam atas pengaruh Gowa |
| 2 | Abul Khair Sirajuddin (Ambela) | 1640–1682 | Memperkuat Islam, aliansi dengan Gowa |
| 3 | Nuruddin Abu Bakar Ali Syah | 1682–1687 | Masa transisi |
| 4 | Jamaluddin Muhammad | 1687–1696 | Perluasan wilayah |
| 5 | Abdul Kadim | 1729–1751 | Pembangunan istana |
| 6 | Kamaluddin Muhammad | 1751–1773 | Konflik internal |
| 7 | Abdul Hamid Muhammad Syah | 1773–1817 | Kodifikasi hukum dalam Bo |
| 8 | Ismail Muhammad Syah | 1817–1854 | Hubungan erat dengan VOC/Hindia Belanda |
| 9 | Ibrahim Muhammad Syah | 1854–1869 | Pembangunan Asi Mbojo |
| 10 | Abdullah | 1869–1881 | Masa kolonial |
| 11 | Ibrahim | 1881–1915 | Modernisasi awal |
| 12 | Muhammad Salahuddin | 1915–1951 | Sultan terakhir, menyerahkan kedaulatan ke RI pada 1954 |
Kehidupan Kerajaan (Umum)
Kehidupan kerajaan Bima berpusat pada istana, dengan sultan sebagai pemimpin absolut yang dibantu majelis Sara (dewan). Masyarakat agraris-maritim, dengan perdagangan kuda, beras, dan kayu sebagai andalan.
Kehidupan Politik
Kehidupan politik Kesultanan Bima ditandai dengan sistem monarki absolut yang diimbangi oleh majelis adat. Sultan berada di puncak, dibantu Tureli Nggampo (perdana menteri) dan Jeneli (panglima). Bukti dari Bo Sangaji Kai menunjukkan adanya Sara Hukum yang mengatur suksesi takhta, sering menyebabkan konflik internal. Pada abad ke-18, politik semakin dipengaruhi Belanda melalui perjanjian vassal.
Pada masa VOC, Bima menjalankan diplomasi cerdas: tetap setia pada Gowa tapi akhirnya mengikat perjanjian dengan Belanda pasca-Perang Makassar (1669). Sultan mengirim utusan ke Batavia dan menerima pengakuan kedaulatan terbatas.
Di era Hindia Belanda, politik menjadi lebih terkontrol, dengan Zelfbestuur (pemerintahan sendiri) hingga 1950-an. Bukti kontrak-kontrak VOC menunjukkan Bima tetap mempertahankan hukum adat.
Kehidupan Ekonomi
Ekonomi Bima berbasis agraris dan maritim. Pertanian padi dan jagung menjadi andalan, didukung irigasi tradisional. Perdagangan kuda Sumbawa terkenal hingga India dan Australia.
Perdagangan rempah dan kayu jati melalui pelabuhan Bima. Bukti catatan VOC menyebut ekspor kuda dan budak sebagai komoditas utama.
Pada abad ke-19, ekonomi terintegrasi dengan kolonial, dengan pajak tetap ke Belanda tapi sultan mengendalikan perdagangan lokal.
Kehidupan Sosial
Struktur sosial hierarkis: bangsawan (Dou Labo) di atas, rakyat biasa (Dou Raha), dan budak. Adat rimpu dan sare menunjukkan pengaruh Islam pada perempuan.
Pendidikan melalui pondok pesantren dan pengajian istana. Bukti naskah Bo menunjukkan mobilitas sosial melalui jasa militer.
Masyarakat multietnis dengan suku Mbojo dominan, toleransi terhadap minoritas Dou Donggo (pra-Islam).
Kehidupan Budaya
Budaya Bima kaya dengan tarian Mpa’a Sami, musik gandrung, dan sastra Bo. Arsitektur uma lengge (rumah adat) dan rimpu menjadi ikon.
Pengaruh Islam terlihat pada seni kaligrafi dan masjid bergaya campuran. Museum Asi Mbojo menyimpan pusaka budaya.
Upacara adat seperti huwu (panen) tetap dilestarikan dengan nuansa Islam.

Mengenal Asi Mbojo, Istana Kerajaan Bima: Sejarah, Arsitektur, Perancang, dan Benda-benda di Dalam Museum
Kehidupan Hukum
Hukum berbasis syariat Islam dan adat (Sara Hukum). Sultan Abdul Hamid (1797) mengkodifikasi dalam Bo Sangaji Kai.
Hukuman adat seperti denda dan pengasingan. Bukti kontrak Belanda mengakui hukum lokal tetap berlaku.
Di era kolonial, hukum Eropa diterapkan parsial, tapi adat tetap dominan di pedesaan.
Kehidupan Militer
Militer kuat dengan armada laut (pabise). Pasukan darat terdiri dari prajurit adat dan meriam dari Gowa.
Bukti Perang Makassar: Bima membantu Gowa melawan VOC-Arung Palakka.
Pada abad ke-19, militer melemah karena ketergantungan pada Belanda.
Kehidupan Keamanan
Keamanan dijaga oleh panglima Jeneli dan polisi adat. Wilayah pedalaman sering konflik suku.
Bukti Bo Sangaji Kai mencatat patroli laut untuk anti-bajak.
Di era kolonial, Belanda membantu keamanan melawan pemberontakan lokal.
Hubungan Internasional
Hubungan awal erat dengan Gowa untuk Islamisasi. Aliansi dagang dengan Bugis dan Makassar.
Dengan VOC: vassal sejak 1669 (Perjanjian Bongaya dampak), tapi tetap otonom. Bukti sumpah setia sultan pada Al-Qur’an dan keris.
Hubungan dengan kerajaan lain di Flores dan Sumba sebagai pengaruh hegemoni.
Kesimpulan Kehidupan Kerajaan
Secara umum, kehidupan kerajaan Bima harmonis antara Islam dan adat, dengan ekonomi maritim yang kuat hingga kolonialisme melemahkan otonomi.
Konflik
Intern: Perebutan takhta antar pewaris. Ekstern: Perang Makassar (1667–1669) melawan VOC dan Bugis; pemberontakan lokal di Manggarai.
Kejayaan
Kejayaan Bima mencapai puncak pada abad ke-17–18, dengan armada laut kuat dan pengaruh hingga Indonesia Timur. Bukti Bo Sangaji Kai mencatat penaklukan Solo, Sumba, dan Manggarai.
Ekonomi maritim mendominasi, ekspor kuda ke seluruh Nusantara dan Asia. Sultan Sirajuddin membangun puluhan kapal perang.
Pada masa Sultan Salahuddin (abad ke-20), modernisasi pendidikan dan infrastruktur menandai kejayaan akhir sebelum integrasi.
Akhir Kesultanan/Keruntuhan
Keruntuhan dimulai dengan kontrol ketat Hindia Belanda pasca-1905. Sultan menjadi Zelfbestuurder tanpa kekuasaan nyata.
Pada 1949–1954, Sultan Muhammad Salahuddin menyerahkan kedaulatan ke Republik Indonesia melalui konferensi Malino dan pengakuan RIS.
Akhir resmi pada 1958 ketika status swapraja dihapus, Bima menjadi kabupaten biasa.
Perjanjian-Perjanjian
Perjanjian utama dengan VOC/Hindia Belanda sejak 1669 (dampak Bongaya), hingga kontrak 1908 yang mengakui sultan sebagai penguasa lokal.
| Tahun | Perjanjian | Pihak | Isi Utama |
|---|---|---|---|
| 1669 | Dampak Bongaya | VOC-Gowa-Bima | Bima vassal VOC |
| 1790-an | Kontrak | Belanda | Pengakuan otonomi terbatas |
| 1908 | Korte Verklaring | Hindia Belanda | Sultan tunduk penuh |
Struktur Pemerintahan
| Tingkat | Jabatan | Tugas |
|---|---|---|
| Puncak | Sultan (Ruma Sangaji) | Pemimpin absolut |
| Eksekutif | Tureli Nggampo (Perdana Menteri) | Penasihat utama |
| Militer | Jeneli | Panglima |
| Adat | Gelarang | Kepala distrik |
| Lokal | Ncuhi | Kepala kampung |
Peninggalan
Peninggalan utama berupa bangunan dan benda pusaka.
| Peninggalan | Deskripsi |
|---|---|
| Asi Mbojo | Istana/museum |
| Masjid Sultan Salahuddin | Masjid bersejarah |
| Mahkota Emas | Pusaka kerajaan |
| Rimpu | Pakaian adat |
| Uma Lengge | Rumah adat |
Website Resmi Dinas Pariwisata
Tradisi
| Tradisi | Deskripsi |
|---|---|
| Rimpu | Kerudung perempuan |
| Mpa’a Sami | Tarian sambutan |
| Huwu | Upacara panen |
| Gandrung Bima | Musik tradisional |
Kesimpulan
Kesultanan Bima merupakan warisan penting peradaban Islam di Indonesia timur, menunjukkan akulturasi sukses antara syariat dan adat. Meski runtuh secara politik, budaya Mbojo tetap hidup hingga kini.
Kejayaannya sebagai pusat maritim membuktikan kemampuan masyarakat lokal mengelola sumber daya laut dan darat.
Hingga hari ini, nilai-nilai dari Bo Sangaji Kai dan peninggalan seperti Asi Mbojo menjadi sumber inspirasi identitas daerah NTB.
Daftar Pustaka
- Chambert-Loir, Henri (Ed.). (2004). Kerajaan Bima dalam sastra dan sejarah. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Chambert-Loir, Henri, & Salahuddin, Siti Maryam R. (Eds.). (2012). Bo’ Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima (Edisi kedua). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia / École française d’Extrême-Orient.
- Chambert-Loir, Henri, Abdullah, Massir Q., Fathurahman, Oman, & Salahuddin, Siti Maryam R. (2025). Iman dan diplomasi: Serpihan sejarah Kerajaan Bima. Jakarta: Penerbit terkait (berdasarkan edisi terbaru).
- Haris, Tawalinuddin. (2006). Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa. Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, 8(1).
- Noorduyn, J. (1987). Makasar and the islamization of Bima. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 143(2-3), 312-347.
- Noorduyn, J. (1991). Bima en Sumbawa: Bijdragen tot de geschiedenis van de sultanaten Bima en Sumbawa. Dordrecht: Foris Publications. Repository UIN Mataram. (2021). Kesultanan Bima (cetakan ke-3). Mataram: UIN Mataram Press. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (n.d.). Inventaris Arsip Kerajaan Bima 1902–1958. Jakarta: ANRI.
